Analisis LPIK (Laporan Kinerja Instansi) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2018

Oleh : Muhammad Rizki Mulyanudin (Ilmu Administrasi Publik Unpad 2017)

1. Pentingnya Manajemen Kinerja Dalam Sektor Publik

Menurut Van Dooren dkk, dalam bukunya Performance Management in The Public Sector mengatakan terdapat tiga fungsi utama penggunaan informasi kinerja bagi keberlangsungan organisasi sektor publik, antara lain :

1) Pertama, untuk mencari tahu apa yang berhasil (dan apa yang tidak) dan mengapa (tidak). Dalam hal ini fungsi utamanya adalah untuk belajar. Belajar untuk mengetahui bagaimana caranya menghasilkan manajemen dan kebijakan yang jauh lebih baik lagi. Melalui penilaian atau evaluasi kinerja berdasarkan proses dan hasil. Aplikasi yang umum digunakan biasanya menggunakan lingkaran pembelajaran atau pendapat dari rekan kerja.

2) Kedua, untuk fungsi kemudi & kontrol. Kunci utamanya dalam hal ini adalah melacak. Melacak apakah kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran atau tidak. Dan apakah diperlukan perubahan kebijakan atau tidak. Dalam hal ini informasi kinerja lebih berorientasi pada kebijakan apa yang tepat diterapkan pada saat ini dari pada masa lalu ataupun masa depan.

3) Ketiga, untuk memberikan akun atau penilaian. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menjustifikasinya? Pemegang akun dapat menjustifikasi positif atau negatif begitu saja. Maka hal inilah yang manajemen kinerja coba untuk menjawabnya. Dalam decade terakhir akuntabilitas dalam organisasi publik telah bergeser dari fokus pada legalitas (mengabiskan sumber daya sesuai aturan) menjadi fokus pada hasil (apa yang sudah dikeluarkan). Pemberian akun ini berorientasi pada masa lalu namun berbeda dengan evaluasi karena menyangkut keberlangsungan organisasi. Pemberian akun sendiri pun berbeda pada setiap tingkatannya.

Maka bisa dibayangkan bila suatu organisasi publik tidak menerapkan manajemen kinerja organisasi didalamnya. Pertama, organisasi tersebut tidak bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Kedua, organisasi tersebut tidak dapat menentukan arah kebijakannya. Dan yang paling parah organisasi tersebut tidak dapat mengetahui apakah selama ini organisasinya telah berjalan baik atau sebaliknya.

Sebagai contoh Dinas Pendidikan Kab. Bandung, dalam LKIP-nya pada tahun 2018 menunjukan secara garis besar organisasi telah berkinerja dengan baik. Hal ini terlihat dari 11 indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, 10 diantaranya tercapai dengan baik. Sehingga organisasi dapat mengevaluasi bagaimana cara mengatasi indikator yang belum tercapai dan kebijakan apa yang dapat diterapkan. Itulah sebagian kecil dari manfaat penerapan manajemen kinerja organisasi dalam organisasi sektor publik.

2. Mengapa Indikator Penilaian Kinerja Organisasi Sektor Publik Berbeda Satu Dengan Lainnya?

Menurut Van Dooren dkk, dalam bukunya Performance Management in The Public Sector mengatakan terdapat beberapa kriteria khusus mengenai pemilihan indikator yang baik, antara lain :

1) Pertama, indikator harus sensitif terhadap perubahan.

2) Kedua, indikator harus dapat didefinisikan (telah disepakati bersama artinya).

3) Ketiga, indikator harus mudah dimengerti.

4) Keempat, indikator harus dapat didokumentasi (dapat diukur).

5) Kelima, indikator harus relevan dan tepat.

6) Keenam, indikator harus layak (sesuai prosedur yang ada).

Dari teori tersebut saya berpendapat bahwa mengapa indikator penilaian kinerja di organisasi sektor publik berbeda satu dengan lainnya adalah karena penggunanya. Artinya setiap organisasi memiliki pelaksana dan target pelaksana dengan latar belakang dan pemahaman yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga ketika suatu indikator diterapkan di satu instansi dengan topik yang sama dengan letak daerah ataupun tingkat kesejahteraan masyarkat yang berbeda belum tentu indikator tersebut dapat sesuai. Sehingga kriteria indikator yang seharusnya relevan menjadi tidak relevan.

3. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Berdasarkan LKIP tahun 2018

Berdasarkan LKIP diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja menunjukan hasil yang memuaskan dengan angka capaian lebih dari 100%. Dengan realisasi kinerja rata-rata capaian kinerja sebesar 100,72. Hal ini telah menunjukan bila instansi telah berkinerja dengan baik melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun hasil tersebut dapat dicapai akibat beberapa aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selama tahun 2018 ini. Baik berupa program maupun penganggaran. Berikut pejelasannnya :

1) Prosentasi Indeks Pendidikan tahun 2018, dinas pendidikan melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkanya, seperti:

a. Rehabilitas ruang kelas

b. Penambahan ruang kelas baru

c. Penambahan unit sekolah baru

d. Paket A, B, dan C

e. BOS APBN dan BOS APBD

2) Prosentasi Angka Melanjutkan ke SMP tahun 2018, terjadi peningkatan karena adanya bantuan BOS Kabupaten dan BOS APBN.

3) Prosentasi Angka melanjutkan ke SMA tahun 2018, terjadi peningkatan karena adanya bantuan paket C dari APBD Kabupaten Bandung.

4) Prosentasi Peserta Didik PAUD tahun 2018, terjadi peningkatan karena adanya bantuan BOP PAUD dari APBN dan peningkatan anggaran di Program Pendidikan Usia Dini dari APBD Kabupaten Bandung.

5) Prosentasi lembaga pendidikan non formal terakreditasi A untuk lembaga PAUD/TK, PKBM, Lembaga Kursus mengalami sedikit peningkatan, karena pengelenggaraan akreditasi hanya oleh pusat dan berbatas kuota. Sedangkan daerah dilarang melaksanakan pengakreditasian.

6) Prosentasi SD Terakreditasi A mengalami sedikit peningkatan, karena pengelenggaraan akreditasi hanya oleh pusat dan berbatas kuota. Sedangkan daerah dilarang melaksanakan pengakreditasian.

7) Prosentasi SMP Terakreditasi A mengalami sedikit peningkatan, karena pengelenggaraan akreditasi hanya oleh pusat dan berbatas kuota. Sedangkan daerah dilarang melaksanakan pengakreditasian.

8) Prosentasi nilai AKIp tahun 2018, terjadi peningkatan karena adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya.

9) Prosentasi asset dalam kondisi baik, terjadi peningkatan karena pengelolaan asset yang baik.

10) Prosentasi DO siswa SD tahun 2018, terjadi peningkatan karena adanya bantuan BOS Kabupaten dan BOS APBN.

11) Prosentasi DO siswa SMP, terjadi peningkatan karena adanya bantuan BOS Kabupaten dan BOS APBN.

Referensi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2018

Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). Performance Management in the Public Sector Second Edition. New York: Routledge.

Share this post