Analisis Kebijakan Publik
Thursday, April 30, 2020
Edit
Oleh : Muhammad Rizki Mulyanudin (Ilmu Administrasi Publik Unpad 2017)
Ada beberapa faktor utama dalam analisis kebijakan publik. Pertama, kebijakan yang diharapkan, yaitu pola kebijakan yang diidam-idamkan orang-orang dan berusaha untuk diwujudkan. Kedua, sasaran kelompok, yaitu objek kebijakan yang menjadi target sasaran kebijakan. Ketiga, organisasi pelaksana, yaitu penanggungjawab kebijakan yang ditetapkan, misalnya pemerintah dsb. Dan keempat, faktor lingkungan yaitu sistem yang mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan.
Selain itu, terdapat proses dalam analisis kebijakan publik yang mana menurut Dunn adalah sebuah rangkaian aktivitas intelektual dalam konteks politik berupa proses pembuatan kebijakan yang terbagi menjadi beberapa tahap berdasarkan waktu pelaksanaanya. Dimulai dari perencanaan, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Adapun intelektual meliputi perumusan masalah, peramalan, pengadaptasian, pengamatan, dan perbaikan atau evaluasi.
Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat hal penting lainnya dalam analisis kebijakan publik yaitu kerangka kerja analisis kebijakan publik. Yang bertujuan agar keefektifan pelaksanaan kebijakan publik dapat terwujud. Melalui hubungan antara varibel variabel dengan tujuan pelaksanaan kebijakan. Sehingga Mazmanian dan Sabatier membagi tiga variable utama dalam kerangka kebijakan publik, yaitu:
1. Variabel Independen, yaitu variable yang berhubungan dengan teori dan pelaksanaan teknis, seperti keberagakan objek dengan harapan kebijakan dsb.
2. Variabel Intervening, yaitu variabel yang berhubungan dengan kemampuan kebijakan untuk merealisasikan proses implementasi kebijakan dengan harapan kebijakan, seperti kepemimpinan dan keterbukaan terhadap pihak luar.
3. Variabel dependen, yaitu variabel yang berhubungan dengan kemampuan kebijakan dalam bertahan dari segala kepentingan politik dalam penetapan tujuan kebijakan.
Terdapat pertanyaan mendasar dalam analisis kebijakan publik yaitu mengenai konsitensi antara output kebijakan dan tujuan kebijakan. Sehingga analisis kebijakan publik tergantung dari kecermatan analis kebijakan publiknya dalam mengamati kebijakan yang ada. Sehingga kebijakan publik cenderung terkesan subjektif dengan berbagai kepentingan didalamnya.
Selain itu, analisis kebijakan publik pun dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja sebuah organisasi. Sebagai contoh, yang terjadi di UPT Diklat Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Provinsi NTT. DImana analisis kebijakan publik dipadukan dengan analisis Miles dan Huberman. Dalam hal sumber daya, lingkungan kerja, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Perlu dipahami pula bahwa analisis kebijakan publik dilakukan tidak hanya oleh pelaksana kebijakan saja. Sebagaimana kita ketahui pemerintah sebagai organisasi yang menganut paham open system tentu memiliki banyak pihak yang terlibat (stakeholder) dalam penentuan kebijakan. Sehingga tentu saja pihak pihak yang terlibat tersebut pun melakukan analisis kebijakan publik. Dan untuk menyelaraskannya maka diperlukan strategi khusus dalam analisis kebijakan publik.
Adapun strategi yang diperlukan adalah dengan cara saling terbuka, memahami dan mengerti hasil analisis satu sama lain. Sehingga terbentuk informasi yang penting dan bermanfaat bagi implementasi kebijakan publik selanjutnya. Dan koordinasi antara pihak yang berkepntingan dapat dilakukan dengan baik.
Daftar Pustaka
Alfana, M, A, F., dkk. 2015. FERTILITAS DAN MIGRASI: KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN UNTUK MIGRAN DI KABUPATEN SLEMAN. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015.
Afroniyati, L. 2014. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014.
Akib, H. 2010. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
Aneta, A. 2010. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KOTA GORONTALO. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
Arjayanti, S. 2010. ANALISIS KEBIJAKAN STABILISASI HARGA GABAH/BERAS DI TINGKAT PETANI PETANI DI PROVINSI DIY. Jurnal Kebijakan dan Aministrasi Publik Volume 15 No 2.
Jensen, J, L., Mortensen, P, B., & Serritzlew, S. 2015. The Dynamic Model of Choice for Public Policy Reconsidered: A Formal Analysis with an Application to US Budget Data. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access published May 23, 2015.
Kiwang, A, S., Pandie, D, D, W., & Gana, F. 2015. Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015.
Muskanan, K. 2015. Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP) Vol 19, No 2.
Sagaf, H, M, S. 2015. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA. Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 No. 2 Thn. 2015
Simatupang, P., & Akib, H. 2011. Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No. 1 Thn. 2011.
