Definisi E-Governance

Oleh : Muhammad Rizki Mulyanudin (Ilmu Administrasi Publik Unpad 2017)

Beberapa negara cepat telah mengakui e-government sebagai alat untuk membangun pemerintahan yang kompetitif modern dan akhirnya perkembangan nasional (Clark, 2003; Ke dan Wei, 2004; Sharma, 2007).

E-government, atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi elektronik (TIK) untuk penyelenggaraan pemerintahan (juga disebut pemerintah digital dan pemerintah elektronik), melibatkan baik gangguan dan kelanjutan dari sifat pemerintahan di negara modern (Henman. P, 2010).

Sebuah e-government adalah sistem sosio-teknis yang kompleks di mana para pemangku kepentingan heterogen secara interaktif terjerat untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka. Orang kaya dan beragam penelitiannya telah memeriksa dan menganalisis berbagai isu dalam menerapkan e-government di antara negara-negara maju (Nour et al., 2007).

Istilah 'e-government' didefinisikan secara berbeda oleh para sarjana, pejabat publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara sempit, e-government menunjukkan sistem penyediaan layanan publik yang efektif melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga menyiratkan transaksi elektronik antara pemerintah dan aktor lain seperti warga negara atau bisnis di masyarakat melalui teknologi baru termasuk internet (Evans dan Yen, 2005; Gil-García dan Pardo, 2005).

eGovernment adalah penggunaan TI oleh organisasi sektor publik. eGovernment tidak hanya tentang Internet. Dan e-government telah bersama kami selama beberapa dekade: jauh sebelum terminologi 'e-government' diciptakan. eGovernment berarti otomatisasi kantor dan sistem informasi manajemen internal dan sistem pakar, serta situs web yang menghadap klien (Heeks. R, 2005).

E-Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan di zaman modern dimana para pemangku kepentingan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya.

2. Konsep E-Governance dan E-Administration

Studi ini mencoba untuk menemukan kondisi yang berpengaruh yang diperlukan untuk keberhasilan hasil e-government di negara berkembang melalui identifikasi faktor-faktor esensial dan hubungannya dengan hasil sukses dari e-government. Analisis regresi multivariat menunjukkan bahwa perubahan dalam proses kerja, teknis / sumber daya manusia merupakan faktor penting, seperti yang ditunjukkan dalam studi sebelumnya pada negara maju. Dukungan eksternal / finansial yang melibatkan sumber daya sosial dan keuangan, budaya / nilai organisasi, PDB per kapita, dan stabilitas politik juga menentukan faktor-faktor yang diakui sebagai tantangan unik bagi negara-negara berkembang. Sebagai kesimpulan, kami menemukan bahwa negara-negara berkembang perlu memenuhi persyaratan khusus tertentu sementara memenuhi beberapa kondisi yang sama diperlukan untuk negara-negara maju untuk mencapai e-government yang sukses.

3. Contoh Penerapan Konsep E-Governance di Indonesia

· MANajemen integrasi dan perTukaRAn data (MANTRA)

Aplikasi MANTRA bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya. Aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai GSB (Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming Interface).

GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa Web-API (Application Programming Interface). Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi.

Sampai saat ini aplikasi MANTRA telah digunakan di :

1. Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri

2. BNP2TKI

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan

6. LKPP

7. Kementerian Luar Negeri

8. Pemkab Bangka

9. Pemkot Pekalongan

10. Pemprov Jawa Barat

Instansi yang ingin menggunakan aplikasi MANTRA dapat menghubungi Direktorat e-Government untuk selanjutnya mengirimkan surat resmi kepada Direktur e-Government perihal permohonan pemanfaatan, bimbingan teknis dan instalasi Aplikasi MANTRA.

· Administrasi perkantoran MAYA (siMAYA)

Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama siMAYA. Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Ende, Pemkab Banyuasin, Pemkot Tegal, Pemkab Pasaman, Direktorat PII (Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo) dan Pemprov Jawa Tengah.

Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode cloud computing dan metode non cloud computing.

· Pegawai Negeri Sipil Mail (PNSMail)

Layanan email yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 250 MB.

· Private Network Security Box (PNSBox)

Untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan Sistem Jaringan Private (Private Network Security), digunakan ISP lokal dan PNSBoxsebagai router.

Pemanfaatan PNS Box :

1. Interkoneksi lintas instansi pemerintahan

2. Interkoneksi lintas data center

3. Implementasi Content Delivery Network (CDN)

4. Implementasi High Availability lintas lokasi

5. Interoperabilitas aplikasi lintas pemerintahan

6. Disaster Recovery Center(DRC)

7. VoIP dan Video Conference

8. Pertukaran data secara lokal (file sharing)   

Sampai saat ini, PNSBox telah diinstal di :

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Keuangan Ditjen Pajak

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan

6. Diskominfo Provinsi Jawa Barat

7. Diskominfo Kota Malang

8. Diskominfo Kota Lamongan

9. Diskominfo Kabupaten Demak

10. Diskominfo Kota Surabaya

11. Diskominfo Provinsi Jawa Timur

12. Diskominfo Kabupaten Banyuasin

13. Diskominfo Kota Surakarta

14. Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman

15. Diskominfo Provinsi Riau

16. Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

17. SePP Kementerian Komunikasi dan Informatika

18. Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara

19. Dishubkominfo Provinsi DI Yogyakarta

20. Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan

21. Diskominfo Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR PUSTAKA

Heeks, R. 2006. Implementing and Managing eGoverment. London: Sage Publications Ltd

Henman, P. 2010. Governing Electronically. New York: Mcgrave Macmillan

Kominfo. Aplikasi e-Govermentl. Diakses 23 September 2018. 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3319/Aplikasi+e-Government/0/e_government

Shin, S., Song, H., Kang, M. 2008. Implementing e-government in developing countries : its unique and common success factors. Makalah

Viscusi, G., Batini, C., Mecella, M. 2010. Information Systems for eGovernment. New York: Springer

Share this post